Sumber kekayaan negara bisa didapat dari perdagangan luar negeri. Negara yang makmur adalah negara yang mampu memproduksi lebih banyak dari yang dibutuhkan, sehingga kelebihan hasil produksi tersebut diekspor, dan pada akhirnya akan menambah kemakmuran di negara tersebut.
Ahli ekonomi Ibnu Khaldun mengatakan bahwa melalui perdagangan luar negeri, kepuasan masyarakat, keuntungan pedagang dan kekayaan negara semuanya meningkat. Dan barang-barang dagangan menjadi lebih bernilai ketika para pedagang membawanya dari suatu negara ke negara lain. Perdagangan luar negeri ini dapat menyumbang secara positif kepada tingkat pendapatan negara lain.
Kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang yang beredar di negara tersebut, tetapi oleh tingkat produksi. Pada zaman dulu di nusantara ini juga dalam sejarahnya pernah muncul negara-negara kerajaan eksportir. Produksi beras di Majapahit dan Demak mampu menghidupi negara-negara Asia Tenggara. Kerajaan Ternate-Tidore di Maluku bisa mengekspor cengkeh sedangkan kerajaan Sunda terkenal akan ekspor ladanya.
Kini, setelah merdeka, bangsa Indonesia menjadi bangsa importir. Tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri, apalagi menyumbangkan sesuatu kepada dunia. Kini banyak barang yang harus diimpor bahkan untuk sesuatu yang harusnya bisa diproduksi bangsa Indonesia sendiri.
SDM
Kekuatan ekonomi Indonesia bisa berasal dari struktur demografi penduduknya. Indonesia sejatinya memiliki potensi modal sosial (social capital) dan pasar domestik yang luar biasa besar. Indonesia dikaruniai Allah SWT modal dasar berupa 247 juta jiwa penduduk (terbesar keempat di dunia) dengan kualitas dasar yang sebenarnya bagus, berarti merupakan human capital dan potensi pasar domestik yang sangat besar. Saat ini, Indonesia mulai menikmati bonus dari jumlah penduduk yang banyak, karena jumlah angkatan produktif jauh lebih besar dan mulai berjalan.
Kontribusi tenaga kerja sebagai alat membangun kekayaan suatu bangsa, menyatakan usaha tenaga kerja, peningkatan dalam produktivitas, dan pertukaran produk dalam pasar besar menjadi pertimbangan yang utama di balik suatu kemakmuran dan kekayaan negeri.
Jepang, meskipun sumber daya alamnya terbatas, tetapi makmur berkat sumber daya manusianya. Begitu juga dengan Singapura. Tingginya pendapatan perkapita penduduk Singapura tidak lain karena kemajuan pengembangan SDM-nya yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Bukan karena kekayaan SDA-nya. Untuk wewujudkan kemakmuran rakyat dan mengembalikan perekonomian Indonesia seharusnya Indonesia membuka banyak lapangan pekerjaan dan memanfaatkan kelebihan SDM itu sebagai modal kemajuan bangsa. Sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas merupakan modal dasar untuk mencapai kemakmuran di masa depan.
Pajak yang tidak berlebihan
Hasil pajak meningkat bisa didapat karena kemakmuran bisnis dengan pajak yang tidak berlebihan. Tingkat pajak rendah bisa menyebabkan banyaknya tumbuh usaha dibandingkan dengan negara dengan pajak tinggi.
Disamping pajak rendah juga perlu diatur sistem peraturan pajak yang sederhana dan tidak rumit. Sistem pembayaran pajak di Indonesia sangat rumit, sehingga perlu disederhanakan agar tidak menghambat iklim investasi. Peyebab para calon entrepreneur tidak memulai berbisnis ialah adanya kendala aturan dan birokrasi yang terlalu banyak dan rumit serta pajak usaha yang tinggi. Membayar pajak bagi orang awam sepertinya tidaklah mudah dipahami. Membayar dan melaporkan pajak terlalu rumit . Terlebih lagi, rakyat sangat sibuk dengan kegiatan bisnisnya. Hampir tak ada waktu tersisa untuk memikirkan pajak.
Faktor terpenting untuk prospek usaha adalah meringankan seringan mungkin beban pajak bagi pengusaha untuk menggairahkan kegiatan bisnis dengan menjamin keuntungan yang lebih besar (setelah pajak). Pajak dan bea cukai yang ringan akan membuat rakyat memiliki dorongan untuk lebih aktif berusaha sehingga bisnis akan mengalami kemajuan. Jika iklim kewirausahaan di Indonesia baik, jumlah pengusaha pasti bertambah, kehadiran pengusaha ini sendiri akan menciptakan nilai tambah seperti terbukanya lapangan pekerjaan. Seorang wirausahawan mampu membuka dan menciptakan lapangan kerja sendiri dan juga bagi orang lain. Dengan banyaknya wirausahawan yang menciptakan lapangan kerja, maka otomatis jumlah pengangguran akan berkurang. Dengan begitu pendapatan masyarakat juga akan meningkat. Efeknya, akan banyak bermunculan kelas menengah baru. Disamping itu Kalau negara ini dengan pajak rendah bisa dibayangkan betapa banyaknya orang melakukan investasi di negeri ini baik dari warga sendiri maupun dari investor asing. Tingkat pajak rendah akan menyebabkan banyak perusahaan membuka operasi di negara ini sehingga bisa membuat negara ini menjadi kaya.
Membangun Birokrasi yang Ideal
Persoalan yang menghambat laju pertumbuhan usaha, seperti rumitnya birokrasi dan kepastian hukum yang tegas dan aturan yang jelas. Masalah birokrasi perizinan di Indonesia sangat jauh dari efisien.
Pelayanan publik di Indonesia masih tidak efisien dan buruk. Banyak sekali meja yang harus dilewati dalam mengurus administrasi serta membutuhkan waktu yang cukup lama dan bertele-tele.
Birokrasi di Indonesia secara organisasi terlalu gemuk sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) dalam mengurus perizinan tertentu. Meski sudah dicanangkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), masih banyak pihak yang mengeluhkan mengenai perizinan lantaran birokrasi yang terlalu panjang.
Jangan terlalu banyak peraturan atau regulasi
Upaya yang bisa dilakukan pemerintah antara lain mengatur perundangan dan mengatasi tumpang tindih perizinan. Harus dilakukan Pemangkasan perizinan dan penyederhanaan undang-undang.
Saat ini Indonesia sudah memiliki terlalu banyak peraturan terutama mengenai pengembangan usaha. Harusnya mulai di-Stop membuat aturan yang tidak perlu. Cukup harmonisasikan dan selaraskan dengan yang ada. Terlalu banyak peraturan justru bisa menghambat pertumbuhan usaha. Perizinan usaha pun masih menjadi masalah yang kerap dihadapi. Peraturan harus sederhana dan tidak rumit.
Saat ini di Indonesia, pemda terlalu banyak membuat aturan perda begitu juga dengan kementerian yang menerbitkan berbagai Peraturan Menteri (Permen).
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mencatat hingga saat ini ada sekitar 2.000 perda yang berpotensi bermasalah. Bahkan, ada beberapa Perda yang harusnya batal demi hukum tetapi tetap dilaksanakan di daerah. Keberadaan Perda tersebut seringkali menghambat pembangunan ekonomi di daerah bersangkutan.
Selain itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, hal baru belakangan ini yang membuat salah satu faktor ekonomi nasional melambat adalah egoisme kementerian dalam menerbitkan berbagai Peraturan Menteri (Permen) yang banyak bertentangan dan menyusahkan dunia usaha.
Begitu juga dengan DPR yang juga sering membuat Undang-undang. Aturan-aturan sektoral yang sering kali tumpang-tindih menjadi salah satu faktor munculnya konflik. Saat ini banyak produk legislasi berupa peraturan perundang-undangan yang menimbulkan masalah karena tumpang tindih.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar