papua pos

Pada bagian pertama sudah diuraikan bahwa salah satu pemicu munculnya sikap saling curiga antara Papua dan Jakarta yakni adanya pemahaman yang berbeda tentang SEJARAH INTEGRASI PAPUA ke dalam NKRI. Padahal sejarah integrasi dimaksud sudah SANGAT JELAS, tertulis, dan terdokumentasikan secara resmi hingga ke badan dunia (PBB). Dan bahwa sikap saling curiga itu memang sengaja diciptakan dan dipelihara oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu baik dari luar maupun dari dalam negeri untuk melepaskan Papua dari NKRI.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/kanis/menurut-bung-karno-papua-sudah-menjadi-nkri-walaupun-tanpa-pepera-bagian-2_550e7d35a33311b02dba81d1

Pada bagian pertama sudah diuraikan bahwa salah satu pemicu munculnya sikap saling curiga antara Papua dan Jakarta yakni adanya pemahaman yang berbeda tentang SEJARAH INTEGRASI PAPUA ke dalam NKRI. Padahal sejarah integrasi dimaksud sudah SANGAT JELAS, tertulis, dan terdokumentasikan secara resmi hingga ke badan dunia (PBB). Dan bahwa sikap saling curiga itu memang sengaja diciptakan dan dipelihara oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu baik dari luar maupun dari dalam negeri untuk melepaskan Papua dari NKRI. http://politik.kompasiana.com/2012/03/14/menurut-bung-karno-papua-sudah-menjadi-nkri-walaupun-tanpa-pepera-bagian-1/ Pada bagian kedua ini akan diuraikan beberapa prinsip dasar yang melatari argumen penulis bahwa jauh sebelum Pepera 1969, Papua sudah menjadi bagian yang sah dari NKRI.

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/kanis/menurut-bung-karno-papua-sudah-menjadi-nkri-walaupun-tanpa-pepera-bagian-2_550e7d35a33311b02dba81d1

Papua pos

g curiga itu memang sengaja diciptakan dan dipelihara oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu baik dari luar maupun dari dalam negeri untuk melepaskan Papua dari NKRI. http://politik.kompasiana.com/2012/03/14/menurut-bung-karno-papua-sudah-menjadi-nkri-walaupun-tanpa-pepera-bagian-1/ Pada bagian kedua ini akan diuraikan beberapa prinsip dasar yang melatari argumen penulis bahwa jauh sebelum Pepera 1969, Papua sudah menjadi bagian yang sah dari NKRI. 1. Azas Uti Possedetis Juris : Azas ini diakui dalam hukum internasional dan sudah dipraktikan secara luas di berbagai negara. Azas ini pada intinya mengatur bahwa batas wilayah negara bekas jajahan yang kemudian merdeka, mengikuti batas wilayah sebelum negara tersebut merdeka. Konsekuensi logisnya, Papua Barat (West Papua) otomatis beralih statusnya menjadi bagian wilayah Republik Indonesia sejak saat proklamasi 17 Agustus 1945. Peta di bawah ini memperkuat argumen di atas :

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/kanis/menurut-bung-karno-papua-sudah-menjadi-nkri-walaupun-tanpa-pepera-bagian-2_550e7d35a33311b02dba81d1

g curiga itu memang sengaja diciptakan dan dipelihara oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu baik dari luar maupun dari dalam negeri untuk melepaskan Papua dari NKRI. http://politik.kompasiana.com/2012/03/14/menurut-bung-karno-papua-sudah-menjadi-nkri-walaupun-tanpa-pepera-bagian-1/ Pada bagian kedua ini akan diuraikan beberapa prinsip dasar yang melatari argumen penulis bahwa jauh sebelum Pepera 1969, Papua sudah menjadi bagian yang sah dari NKRI. 1. Azas Uti Possedetis Juris : Azas ini diakui dalam hukum internasional dan sudah dipraktikan secara luas di berbagai negara. Azas ini pada intinya mengatur bahwa batas wilayah negara bekas jajahan yang kemudian merdeka, mengikuti batas wilayah sebelum negara tersebut merdeka. Konsekuensi logisnya, Papua Barat (West Papua) otomatis beralih statusnya menjadi bagian wilayah Republik Indonesia sejak saat proklamasi 17 Agustus 1945. Peta di bawah ini memperkuat argumen di atas :

Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/kanis/menurut-bung-karno-papua-sudah-menjadi-nkri-walaupun-tanpa-pepera-bagian-2_550e7d35a33311b02dba81d1

SERUAN AKSI NASIONAL DUKUNG ULMWP MENJADI ANGGOTa PENUH MSG, 24 JUNI 2015Salam RevolusiTuntutan Rakyat Papua Barat untuk merdeka lepas dari Neo-Kolonialisme Republic Indonesia (NKRI) dan Neo Kapitalisme Negara dunia pertama kini sedang mengema di seantero Wilayah Asia dan Pasifik. Setelah sebelumnya tuntutan itu dilakukan secara gerilya dan diplomasi di luar negeri (Internasional), maka sejak bergulirnya reformasi di Indonesia (1998) tuntutan itu disampaikan secara terbuka.Situasi keamanan dan Hak Asasi Manusia di wilayah teritori West Papua mulai terganggu sejak Ir. Soekarno Presiden pertama Repulbik Indonesia mengambil inisiatif bersama militer Indonesia melakukan upaya untuk merebut wilayah koloni Nederlands Nieuw Guinea dan menguasai West Papua dari kekuasaan Pemerintah Colonial Nederland. Tanpa ada Hak dan inisiatif Soekarno tersebut,di tantang keras oleh Wakil Presiden Republic Indonesia Drs. Mohamad Hatta dengan alasan bahwa; Bangsa Papua memiliki Ras dan Kebangsaan yang berbeda dengan Indonesia, maka Pemerintah RI patut serta wajib menghormatihak penentuan nasib sendiri bagi Bangsa Papua. Namun Ir. Soekarno Presiden RI tetap pada kehendaknya yang bertentangan dengan Piagam PBB 26 juni 1945, Resolusi PBB nomor 1514 (xv) tanggal 20 Desember 1960 dan Alinea pertama pembukaan undang-undang dasar Negara republic Indonesia tahun 1945.Dalam sejarah hidup, Rakyat Papua Barat telah menunjukkan bahwa mereka mampu untuk mengatur hidupnya sendiri.Hal itu terlihat dari kepemimpinan setiap suku, yang telah mendiami Papua Barat sejak lebih dari 50.000 tahun silam, dipimpin oleh Ondofolo, kepala-kepala suku (Tribal Leaders). setiap kepala suku dipilih secara demokratis sedangkan dibeberapa daerah lainnya kepala suku diangkat secara turun-temurun seperti Ondoafi masih disegani oleh masyarakat sekitar Yotefa di Numbay.Selain kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri (tidak dipengaruhi oleh pihak asing), juga sangat nyata didepan mata bahwa antara Papua Barat dan Indonesia mempunyai perbedaan yang sangat jauh. Bangsa Papua adalah Ras Melanesia sedangkan Bangsa Indonesia pada umumnya adalah Ras Melayu. Dengan perbedaan Ras ini menimbulkan perbedaan yang lainnya, entah perbedaan fisik maupun mental, dan kedua bangsa ini sama sekali tidak pernah mempunyai hubungan apapun dalam sejarah kehidupan di masa silam.Masing-masing hidup sebagai bangsanya sendiri dengan karakteristiknya yangberbeda pula. Sehingga tindakan pencaplokan Papua Barat oleh Indonesia ini dianggap tindakan menjajah.Kami Bangsa Papua tahu dan sadar akan diri kami bahwa kami sangat berbedadengan bangsa Indonesia. Bangsa Papua termasuk Ras Melanesia suku bangsa Negroid di Pasifik selatan. Maka kita menempatkan diri dan mengikuti secara bijak dalam pertarungan matematika politik yang sedang melangkah maju, modern, alamiah dan ilmiah yang sedang di dorong oleh ULMWP di dalam forum MSG tersebut.Oleh sebab itu, KNPB menyeruhkan Kepada Rakyat Melanesia di Papua Barat dari Sorong sampai Merauke untuk terus mendukung dalam bentuk apapun, entah berdoa dengan bahasa ibu, berpuasa, berbusana adat, yosim, melukis, menyanyi, menulis, berpidato, berorasi, berteriak yang penting tidak keluar dari rumus 1×1=11×2=200. Dukungan rakyat yang dimaksud terutama pada tanggal 17, 18,dan 19 juni 2015 agendanya Meeting senior Political MSG, tanggal 20 dan 21 juni 2015 pertemuan menteri luar negeri MSG, Tanggal 24- 25 juni 2015 adalah persiapan dan sidang KTT MSG di Honiara, serta puncaknya pada 26 juni 2015 akan menentukan status West Papua Secara resmi masuk dan bergabung dengan MSG atau tidak.Oleh sebabnya kita harus dukung dalam bentuk Doa dan ibadah Puasa secara khusus serta Demo damai. Mau tidak mau, suka tidak suka kita harus tahu, kalau kita tidak tahu dan malas tahu maka, Mau salahkan siapa.? Pemerintah Pusat?, Pemerintah provinsi?, Para Gembala Gereja?, Para Dosen? Atau Para Wartawan media Indonesia yang tertutup ini? Atau Kepada Polisi yang hadang-hadang ini? Atau kepada anda sendiri? Makanya, KNPB hadir di tengah-tengah rakyat Indonesia dan West Papua untuk menyampaikan Informasi yang benar, nyata dan langsung kepada seluruh suku bangsa yang ada di muka bumi ini.Dengan demikian maka, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai Media Nasional Rakyat Papua Barat dan di dukung penuh oleh Tiga Komponen Perjuangan yakni: WPNCL, PNWP dan NRFPB untuk terus memediasi dan kampanye dalam negeri, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, KNPB menyerukan Pesan Moral dan Politik secara terbuka kepada masyarakatWest Papua (Melanesia) dan Indonesia (Melayu) dimanapun dan kapanpun engkau berada. Aksi demo damai yang dimaksud akan dilaksanakan pada:Hari/tanggal : Rabu 24 juni 2015Agenda : Mendukung ULMWP mengantarkan Bangsa West Papua ke Melanesia (MSG)Sasaran aksi : halaman Kantror DPR-Papua.Tempat titik kumpul: wilayah sentani di depan Mata jln pos 7, kampung harapan di mata jln masuk danau, di expo depan Museum, di waena putaran taxi perumnas 3, Abepura di Merpati, di Kamkey depan pangkalan garuda, di Kota raja luar dan dalam di depan kampus Umel Mandiri, di Entrop, polimak, dok 2-9, yapis dan angkasa kumpul depan Taman Imbi.Demikian seruan aksi kami, atas partisipasi dan antusiasnya rakyat West Papua dalam negeri, regional, internasional dan Indonesia di Jakarta kami menyampaikan terimakasih.Kita Harus Mengakhiri Kamis 18 Juni 2015Badan Pengurus PusatKOMITE NASIONAL PAPUA BARATAgus A. Kosay Ones SuhuniapKetua I Sekertaris Umum

papua pos

Merebut Irian Barat papua pos

Agoez Suryadana

undefined

undefinedundefined

Wilayah Irian Barat adalah wilayah yang tidak bisa dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun , sampai peristiwa pengakuan kedaulata dari Belanda kepada Indonesia, Irian Barat masih dikuasai Belanda. Oleh karena itu pula diperjuangkan pembebasannya.

Perjuangan Pembebasan Irian Barat jika diklasifikasikan ada dua strategi, yaitu secara diplomasi dan perjuangan bersenjata.

A. Perjuangan Diplomasi :
1. Upaya Perundingan dengan Belanda

Menurut ketentuan Konferensi Meja Bundar ( KMB ), masalah Irian Barat ditunda penyelesaiannya setahun kemudian. Oleh karena itu, pada waktu berlangsung upacara pengakuan kedaulatan, wilayah Irian barat tidak termasuk sebagai daerah RIS.

Berdasarkan keputusan KMB, semestinya pada akhir tahun 1950 sudah ada upaya Belanda untuk mengembalikan Irian Barat kepada pihak Indonesia. Akan tetapi, tampaknya keputusan KMB yang berkaitan dengan Irian Barat tidak berjalan lancar. Belanda tampak ingin tetap mempertahankan Irian Barat. Oleh karena itulah, Indonesia berusaha mengembalikan Irian Barat melalui upaya diplomasi dan berunding langsung dengan Belanda.

Beberapa kabinet pada masa demokrasi liberal juga memiliki program pengembalian Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia. Setiap kabinet mencoba melakukan perundingan dengan Belanda. Perundingan itu misalnya pada masa Kabinet Natsir, Sukiman, Ali Sastroamidjojo dan Burhanuddin Harahap. Bahkan pada masa Kabinet Burhanudin Harahap diadakan pertemuan antara Menteri Luar Negeri Anak Agung dan Luns di Den Haag. Akan tetapiperundingan-perundingan itu tidak berhasil mengembalikan Irian Barat.

2. Upaya Diplomasi melalui PBB

Sejak tahun 1953 usaha melalui forum PBB dilakukan oleh Indonesia. Masalah Irian barat setiap tahun selalu diusulkan untuk dibahas dalam Sidang Umum PBB. Sampai dengan Desember 1957, usaha malalui forum PBB itu juga tidak berhasil. Sebabnya dalam pemungutan suara, pendukung Indonesia tidak mancapai 2/3 jumlah suara di Sidang Umum PBB.

3. Pembentukan Pemerintahan Sementara

Perjuangan pembebasan Irian Barat juga ditempuh melalui politik dalam negeri. Bertepatan dengan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI ke- 11, tanggal 17 Agustus 1956, Kabinet Ali Sastroamijoyo membentuk Pemerintahan Sementara Irian Barat. Tujuan pembentukan pemerintahan sementara dalam hal ini adalah pernyataan pembentukan Propinsi Irian Barat sebagai bagian dari RI.

Propinsi Irian Barat yang terbentuk itu meliputi wilayah Irian yang masih diduduki Belanda ditambah daerah Tidore, Oba, Patani dan Wasile di Maluku Utara. Pusat pemerintahan Propinsi Irian Barat berada di Soasiu, Tidore Maluku. Sebagai Gubernurnya Sultan Zaenal Abidin Syah ( Sultan Tidore ). Pelantikannya dilangsungkan tanggal 23 September 1956.

Akibat dari pembentukan pemerintahan sementara Propinsi Irian Barat, antara lain Belanda makin terdesak secara politis. Selain itu Belanda menyadari bahwa Irian barat merupakan bagian Indonesia yang berdaulat.

4. Pemogokan dan Nasionalisasi Berbagai Perusahaan

Selain melalui bidang politik usaha perjuangan untuk membebaskan Irian Barat juga dilancarkan melalui bidang sosial ekonomi. Pada waktu perjuangan pengembalian Irian Barat melalui Sidang Umum PBB pada tahun 1957, Menteri Luar Negeri Indonesia, Subandrio menyatakan akan menempuh jalan lain. Jalan lain yang dimaksud Subandrio memang bukan senjata tetapi berupa konfrontasi ekonomi.

Tanggal 18 Nopember 1957 diadakan gerakan pembebasan Irian Barat dengan melakukan rapat umum di Jakarta. Rapat umum itu diikuti dengan pemogokan total oleh kaum buruh yang bekerja di perusahaan-perusahaan Belanda pada tanggal 2 Desember 1957.

Setelah itu terjadilah serentetatn pengambilalihan ( nasionalisasi ) modal dan berbagai perusahaan milik Belanda. Pengambilalihan tersebut semula dilakukan spontan oleh rakyat. Akan tetapi, kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1958. Beberapa contoh perusahaan yang diambilalih oleh Indonesia, antara lain :

a. Perbankan seperti Nederlance Handel Maat schappij (namanya kemudian menjadi Bank Dagang Negara)

b. Perkapalan
c. Perusahaan Listrik Philips
d. Beberapa perusahaan perkebunan
Untuk meningkatkan gerakan dan memperkuat persatuan rakyat Indonesia tanggal 10 Februari 1958 permerintah membentuk Front Nasional Pembebasas Irian Barat


B. Perjuangan dengan Konfrontasi Bersenjata

Secara politik Irian Barat belum berhasil,untuk itu Indonesia mencari alternatif lain, yakni perjuangan dengan konfrontasi bersenjata. Apa saja yang dimaksud dengan perjuangan bersenjata itu ? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita dapat menelaah uraian berikut ini.

1. Perjuangan Melalui Trikora

Berbagai cara dan usaha Indonesia untuk membebaskan Irian Barat belum menunjukan hasil yang nyata. Belanda makin bersikap keras dan tidak mau mengalah. Bahkan, Belanda kemudian menyatakan bahwa Irian Barat merupakan wilayah Belanda sebagai bagian dari Nederlands. Oleh belanda, Irian Barat disebut dengan Nederlans-Nieuw Gunea.Menghadapai kenyataan bahwa berbagai cara yang ditempuh belum berhasil maka Indonesia maningkatkan konfrontasi di segala bidang. Tanggal 17 Agustus 1960 Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan belanda.

Perjuangan pembebesan Irian Barat selanjutnya diarahkan dengan cara militer.Untuk menghadapi komfrontasi, pemerintahan melakukan perjanjian pembelian senjata dari luar negeri, seperti dengan Uni soviet. Selain itu, Indonesia juga mencari dukungan dengan negara-negara lain.

Melihat aksi Indonesia,Belanda tidak tinggal diam, Bulan April 1961 Belanda membentuk Dewan Papua. Dewan ini akan menyelenggarakan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Irian Barat. Bahkan lebih lanjut, Belanda menunjukkan keberanian dan kekuatannya dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Membentuk Negara Boneka Papuadengan lagu dan bendera Papua.
b. Mendatangkan bantuan dan mengirimkan pasukan dengan kapal perangnya ke perairan Irian, antara lain kapal Karel Doorman.
c. memperkuat angkatan perang Belanda di Irian Barat.

Dengan kenyataan itu, perjuangan pembebasan Irian Barat secara militer tampaknya tidak mungkin dihindarkan.
Tanggal 19 Desember 1961 melalui rapat umum di Yogyakarta, Presiden Soekarno Mencanangkan TRIKORA (Tri Komanda Rakayat),dan berikut isi TRIKORA :
a. Gagalkan pembentukan Negara papua
b. Kibarkan Sang merah putih di Irian Barat.
c. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah air.


2.Operasi Militer dibawah Komando MandalaSebagai tindak lanjut program TRIKORA,Presiden Soekarno membentuk Mandala pembebasan Irian Barat. Yang dibentuk pada tanggal 2 Januari 1962 yang dipimpin oleh Mayor Jendral Suharto.Pusat dari komanda mandala berada di Ujungpandanguntuk melaksanan Trikora.
Untuk melaksanakan tugas itu,Komando Mandala melakuakan langkah-langkah berikut:
a. merencanakan,mempersiapkan dan melaksanakn operasi militer
b. mengembangkan situasi militer di wilayah Provinsi Irian Barat
Dalam rangka mempersiapkan operasi militer. Komando Mandala telah tahapan perjuangan.Pada bulan Maret sampai Agustus 1962 telah dimulai pendaratan pasukan ABRI dan sukarelawan dari laut & udara,dengan mendaratkan pasukan ditempatnya,misalnya:
a. Operasi Banteng di Fak-Fak Dan Kaimana
b. Operasi Srigala di Sorong dan Teminabiuan
c. Operasi Naga di Merauke
d. Operasi Jatayu di Sorong,Kaimana,dan Merauke


Pada tahapan persiapan dan infiltrasi telah terjadi insiden pertempuran di Laut Aru pada tanggal 15 Januari 1962.Pada waktu itu kapal RI motor terpedo boat Macan Tutul yang sedang patroli diserang oleh Belanda.Terjadilah pertempuran akan tetapi kapal RI Macan Tutul terbakar dan tenggelam.Dalam insiden ini meniggalah Komodor Yos Sudarso dan Kapten Laut Wiratno
Gerakan infiltrasi terus dilakukan.Pasukan mulai mendarat dan menguasai beberapa daerah di Irian Barat. Berikut para sukarelawan dan sukarelawati. Bendera merah putih mulai dipancangkan di berbagai daerah.


3. Rencana BunkerMelihat pasukan Indonesia itu, Belanda mulai khawatir dan kewalahan. Dunia Internasional mangetahui dan mulai khawatir Amerika serikat mulai menekan Belanda agar mau beruding. Ellswoth Bunker, seorang diplomat AS ditunjuk sebagai penengah. Bunker selanjutnya mengusulka pokok-pokok penyalsaia masalah Irian Barat secara damai. Poko-poko usulan Bunker itu,antara lain berisi sebagai berikut.
a. Belanda akan menyarahkan Irian Barat kepada Idonesia melalui badan PBB, yAkni UNTEA(United Nations Temporary Executive Authority)
b. Pemberian hak bagi rakyat Irian Barat untuk menetukan pendapat tentang kedudukan Irian Barat.
pokok tersebt dikenal dengan Rencana Bunker.Berdasarkan Rencana tersebut maka pada tanggal 15 Agustus 1962 tercapailah persetujuan antara indonesia dan belanda yang dikenal dengan Persetujuan New York
Adapun isi Perjanjian New York, antara lain:
a. Belanda harus sudah menyerahkan Irian Barat kepada UNTEA selambat-selambatnya 1 Oktober 1962.Bendera Belanda diganti dengan bendera PBB
b. Pasukan Yang sudah ada di Irian Barat tetap tinggal di Irian Barat dan dibawah kekuasaan UNTEA
c. Angkatan perang Belanda berangsur-angsur ditarik dan dikembalikan ke negeri Belanda.
d. Bendera Indonesia malai berkibar di Irian Barat disamping bendera PBB sejak tanggal 31 Desember 1962
e. Pemerintah RI akan menerima pemerintahan Irian Barat dari UNTEA selambat-lambatnya tanggal 1 Mei 1963


4. Akhir Konfrotasi Irian Barat Dan Papua

Setelah perundingan di New York,datanglah pemerintah untuk tembak-menembak antara kedua pihak.Dengan demikian Operasi Jayawijwya batal dilancarkan.
Sebagai pelaksanaan isi perjanjian new york secara resmi belanda menyerahkan irian baratkepada UNTEA. Pada tanggal 1 mei 1963 PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Penyerahan Itu dengan syarat pemerintah Indonesia mengadakan pungutan pendapat rakyat. Dengan damikian, Berakhiralah kekuasaan Belanda di Indonesia.Dan kemudian Irian Barat diganti menjadi menjadi Irian Jaya dan bergabung dengan Republik Indonesia

Simpulan Materi

• Perjuangan pembebasan Irian Barat berlangsung cukup lama yakni sejak KMB (1948) sampai dengan penentuan pendapat rakayat (Pepera1962).
• Perjuangan secara politik dilakukan melalui perundingan secara langsung dengan Belanda, diplomasi lewat PBB, gerakan pemogokan, dan nasionalisasi perusahaan milik Belanda di Indonesia.
• Konfrontasi secara militer, dicetuskan melalui rapat umum di Yogyakarta. dalam rapat umum tsb presiden Sukarno menggelorakan Trikora (Tri Komando Rakyat).
• Pelaksanaan operasi militer dipimpin oleh Komando Mandala.
• Titik terang perjuangan pembebasan Irian Barat itu setelah ada Rencana Bunker dan perjanjian New York Pada tanggal 15 Agustus 1962.
• Perjuangan pembebasan Irian Barat ditandai dengan adanya UNTEA dan pelaksanaan pepera.

                                        IRIAN JAYA