PELANGARAN HAM DI NEGARA INDONESIA TNI & POLRI TERHADAP RAKYAT PAPUA BARAT.
Jika pelangaran HAM di seluruh papua barat ini pihak keamanan TNI & POLRI perlakukan terhadap rakyat papua. dari ketahun ke tahun, terjadi pelangaran ham di seluruh papua tahun 1977 sampai saat ini,

Tri Komando Rakyat (TRIKORA) Lengkap 

 Ada banya

k cara yang dilakukan pemerintah untuk membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda, Salah satunya adalah dengan dikeluarkannya komando oleh Presiden Soekarno tanggal 19 Desember 1961 dalam rapat raksasa di Yogyakarta yang kemudian dikenal dengan Tri Komando Rakyat atau TRIKORA. 

3 komando tersebut berisi :

1. Gagalkan pembentukan Negara boneka Irian Barat buatan Belanda Kolonial.
2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia.
3. Bersihkan untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.TRIKORA merupakan perjuangan sistematis pemerintah Indonesia dalam merebut Irian Barat dari tangan Belanda.
   
   PROSES LAHIRNYA TRIKORA
   

   LANGKAH PELAKSANAAN TRIKORA

   Untuk melaksanakan TRIKORA maka dibentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dengan markasnya di Makasar. Susunan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat dan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat sebagai berikut :
   Keluarnya TRIKORA adalah melalui proses pembentukan Dewan Pertahanan Nasional tanggal 11 Desember 1961 dan pada tanggal 14 Desember 1961 dirumuskan TRIKORA.

   
   

   SAMBUTAN ATAS TRIKORA

   • Pihak luar negeri, dunia meminta agar TRIKORA dihentikan karena mereka cemas kalau Indonesia akan mengadakan perang dengan Belanda.
   • Pihak dalam negeri, rakyat Indonesia merasa puas atas perumusan TRIKORA.
     
     Komando tertinggi Pembebasan Irian Barat
     Panglima Besar : Presiden/Panglima Tertinggi SoekarnoWakil Panglima Besar : Jenderal A.H. Nasution Kepala Staf : Mayor Jenderal Ahmad Yani 
     
     Komando Pembebasan Irian Barat
   • Penglima Mandala : Mayor Soeharto
   • Wakil Panglima I : Kolonel Laut Sobono
   • Wakil Panglima II : Kolonel Udara Leo Watimena
   • Kepala Staf : Kolonel Ahmad Taher
   •  
   •  Tugas Komando Mandala ini adalah :
   •  Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi-operasi militer dengan tujuan untukmengembalikan keutuhan wilayah propinsi Irian Barat ke dalam kekuasaan Negara Republik Indonesia.
   •  Mengembangkan situasi militer di wilayah propinsi Irian Barat yang sesuai dengan taraf-taraf perjuangan dibidang deplomasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dapat secara de facto diciptakan daerah-daerah yang bebas
   •  atau diduduki unsur-unsur kekuasaan RI.
     Selanjutnya Komando Mandala merencanakan operasi-operasi pembebasan Irian Barat dalam tiga fase, yaitu :
   • Fase Infiltrasi (sampai akhir 1962). Dalam fase ini, Komando Mandala memasukkan 10 kompi ke sekitar sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto. Kesatuan-kesatuan ini harus mengembangkan wilayah kekuasaan dengan membawa serta rakyat Irian Barat untuk bertempur dan mengambil alih tanah air mereka.
   • Fase Eksploitasi (mulai awal 1963). Dalam fase ini, Komando Mandala mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan serta menduduki semua pos pertahanan musuh yang paling penting.
   • Fase Konsolidasi (awal 1964). Dalam fase ini, Komando Mandala akan menegakkan kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian Barat.
   •  
     Antara bulan Maret sampai Agustus 1962, Komando Mandala melakukan serangkaian operasi pendaratan, melalui laut dan terjun dari udara melalui pesawat di daerah Irian Barat. Operasi infiltrasi tersebut berhasil mendaratkan pasukan-pasukan ABRI beserta beberapa sukarelawan di berbagai tempat di Irian Barat, antara lain :
   • Operasi Naga di Merauke
   • Operasi Jatayu di Sorong, Kaimana, dan Merauke
   • Operasi Srigala, di sekitar Sorong dan Teminabuan.
   • Operasi Banreng di Fakfak dan Kaimana.

   Rencana serangan terbuka merebut Irian Barat mulai disusun dengan operasi penentuan yang diberi nama Operasi Jaya Wijaya. Dalam operasi kali ini Angkatan Laut Mandala di bawah pinpinan Kolonel Soedomo membentuk Angkatan Tugas Amphibi 17 yang terdiri atas 7 gugus tugas, sedangkan Angkatan Udara membentuk 6 kesatuan tempur baru.

    eberhasilan TRIKORA adalah berkat kerjasama antara perjuangan militer dan deplomasi. Pihak Belanda bersedia menerima baik usul-usul Rencana Bunker setelah pasukan ABRI berhasil melakukan infiltrasi dari laut dan udara dalam taraf pertama operasi. Dugaan Belanda meleset karena penerbang-penerbang RI cukup mahir dan berani menembus tabir radar pihak Belanda di tengah malam buta. Bahkan pasukan RI, payung RI tidak hanya diterjunkan di malam hari gelap, di hutan lebat, dan daerah rawa-rawa, melaikan juga mampu melawan keganasan alam dengan semangat tempur yang tinggi. Akhirnya kota Teminabuan dapat direbut oleh pasukan RI, sehingga Belanda menyadari perlawanan mereka sia-sia dan mau menandatangani Persetujuan New York.

KAMI ORANG PAPUA TIDAK PERLUH MEMBAHAS TENTANG SEJARAH KEMERDEKAAN INDONESIA/NKRI DAN RI, KAMI BUKAN ORANG INDONESIA.
RAKYAT PAPUA BARAT DIBAHAS TENTANG SEJARAH PAPUA BARAT

Jika kami orang papua asli lebih khususnya rakyat papua barat kami perluh mengerti, memahami dan indeologi yaitu:
1. Apakah saya dengan orang NKRI sama kulit atau tidak.....???
2. Apakah saya dengan orang NKRI sama rambut atau tidak....???
3. Apakah saya dengan orang NKRI sama budaya atau tidak.....???
4. Apakah saya dengan orang NKRI sama ras atau tidak.....???
5. Apakah saya dengan orang NKRI sama fisik mental atau tidak....???
6. Apakah saya dengan orang NKRI sama karakter atau tidak.....???
7. Apakah saya dengan orang NKRI sama suku atau tidak.....???
8. Apakah saya dengan orang NKRI sama logat bahasa atau tidak....???
9. Apakah saya dengan orang NKRI sama nyambung atau tidak.....???
10. Apakah saya dengan orang NKRI cocok atau tidak....???

           MENGAPA RAKYAT PAPUA INGIN BERPISAH DARI NIRI

        MENGAPA RAKYAT PAPUA BERPISAH DARI NKRI...?
Semua orang Indonesia yang cinta Papua boleh-boleh saja tidak rela, apabila pulau di ujung Timur Nusantara itu lepas dari NKRI. Masyarakat Papua sendiri, belum tentu semuanya ingin lepas dari NKRI. Akan tetapi salah satu persoalan yang cukup mendasar adalah bagi rakyat Papua keinginan memisahkan diri itu dianggap sebagai pilihan yang jauh lebih baik. Penyebabnya menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selama 50 tahun terakhir ini, tidak membuat kehidupan masyarakat Papua di pulau nan kaya itu, lebih baik dan sejahtera. Marginalisasi terhadap Papua dan masyarakatnya jauh lebih menonjol dibanding usaha-usaha memperbaikan kehidupan lebih sejahtera.
 Gejolak-gejolak yang muncul di Papua belakangan ini, coba ditangani oleh Unit Kerja Khusus yang dibentuk Presiden SBY. Unit kerja itu dikepalai oleh Bambang Darsono, seorang jenderal TNI AD berpengalaman di bidang teritorial dan juga merupakan salah seorang jenderal yang dipercaya SBY. Tapi Darsono pun tampaknya tidak bisa berbuat maksimal. Darsono memiliki keterbatasan. Entah keterbatasan dana operasi, staf pendukung atau bahkan mungkin kewenangan. Kehidupan masyarakat Papua terutama yang berada di daerah yang hanya bisa dijangkau dengan pesawat terbang atau jalan kaki, tak ubahnya dengan kehidupan di jaman primitif.
 Ironisnya kehidupan yang serba minim ini, tak pernah terpikirkan oleh para pengambil keputusan di Jakarta apalagi dihayati. Semakin jauh letak daerah yang memiliki permasalahan - dengan Jakarta sebagai pusat pengambilan semua keputusan terpenting, semakin jauh kepedulian para birokrat itu. Apalagi masih banyak birokrat yang berpikir untuk kepentingan diri sendiri termasuk mereka senang melakukan korupsi atas uang rakyat.
Jika orang indonesia lebih khusus penjabat Negara NKRI tidak pernah bahas pelangaran HAM Hak Asasi Manusia, seperti ACHE dan PAPUA BARAT, banyak korban dari TNI dan POLRI, 

PAPUA MERDEKA