PELANGARAN HAM DI NEGARA INDONESIA TNI & POLRI TERHADAP RAKYAT PAPUA BARAT.
Jika pelangaran HAM di seluruh papua barat ini pihak keamanan TNI & POLRI perlakukan terhadap rakyat papua. dari ketahun ke tahun, terjadi pelangaran ham di seluruh papua tahun 1977 sampai saat ini,

Tri Komando Rakyat (TRIKORA) Lengkap 

 Ada banya

k cara yang dilakukan pemerintah untuk membebaskan Irian Barat dari tangan Belanda, Salah satunya adalah dengan dikeluarkannya komando oleh Presiden Soekarno tanggal 19 Desember 1961 dalam rapat raksasa di Yogyakarta yang kemudian dikenal dengan Tri Komando Rakyat atau TRIKORA. 

3 komando tersebut berisi :

1. Gagalkan pembentukan Negara boneka Irian Barat buatan Belanda Kolonial.
2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia.
3. Bersihkan untuk mobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.TRIKORA merupakan perjuangan sistematis pemerintah Indonesia dalam merebut Irian Barat dari tangan Belanda.
   
   PROSES LAHIRNYA TRIKORA
   

   LANGKAH PELAKSANAAN TRIKORA

   Untuk melaksanakan TRIKORA maka dibentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat dengan markasnya di Makasar. Susunan Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat dan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat sebagai berikut :
   Keluarnya TRIKORA adalah melalui proses pembentukan Dewan Pertahanan Nasional tanggal 11 Desember 1961 dan pada tanggal 14 Desember 1961 dirumuskan TRIKORA.

   
   

   SAMBUTAN ATAS TRIKORA

   • Pihak luar negeri, dunia meminta agar TRIKORA dihentikan karena mereka cemas kalau Indonesia akan mengadakan perang dengan Belanda.
   • Pihak dalam negeri, rakyat Indonesia merasa puas atas perumusan TRIKORA.
     
     Komando tertinggi Pembebasan Irian Barat
     Panglima Besar : Presiden/Panglima Tertinggi SoekarnoWakil Panglima Besar : Jenderal A.H. Nasution Kepala Staf : Mayor Jenderal Ahmad Yani 
     
     Komando Pembebasan Irian Barat
   • Penglima Mandala : Mayor Soeharto
   • Wakil Panglima I : Kolonel Laut Sobono
   • Wakil Panglima II : Kolonel Udara Leo Watimena
   • Kepala Staf : Kolonel Ahmad Taher
   •  
   •  Tugas Komando Mandala ini adalah :
   •  Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan operasi-operasi militer dengan tujuan untukmengembalikan keutuhan wilayah propinsi Irian Barat ke dalam kekuasaan Negara Republik Indonesia.
   •  Mengembangkan situasi militer di wilayah propinsi Irian Barat yang sesuai dengan taraf-taraf perjuangan dibidang deplomasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dapat secara de facto diciptakan daerah-daerah yang bebas
   •  atau diduduki unsur-unsur kekuasaan RI.
     Selanjutnya Komando Mandala merencanakan operasi-operasi pembebasan Irian Barat dalam tiga fase, yaitu :
   • Fase Infiltrasi (sampai akhir 1962). Dalam fase ini, Komando Mandala memasukkan 10 kompi ke sekitar sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto. Kesatuan-kesatuan ini harus mengembangkan wilayah kekuasaan dengan membawa serta rakyat Irian Barat untuk bertempur dan mengambil alih tanah air mereka.
   • Fase Eksploitasi (mulai awal 1963). Dalam fase ini, Komando Mandala mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan serta menduduki semua pos pertahanan musuh yang paling penting.
   • Fase Konsolidasi (awal 1964). Dalam fase ini, Komando Mandala akan menegakkan kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian Barat.
   •  
     Antara bulan Maret sampai Agustus 1962, Komando Mandala melakukan serangkaian operasi pendaratan, melalui laut dan terjun dari udara melalui pesawat di daerah Irian Barat. Operasi infiltrasi tersebut berhasil mendaratkan pasukan-pasukan ABRI beserta beberapa sukarelawan di berbagai tempat di Irian Barat, antara lain :
   • Operasi Naga di Merauke
   • Operasi Jatayu di Sorong, Kaimana, dan Merauke
   • Operasi Srigala, di sekitar Sorong dan Teminabuan.
   • Operasi Banreng di Fakfak dan Kaimana.

   Rencana serangan terbuka merebut Irian Barat mulai disusun dengan operasi penentuan yang diberi nama Operasi Jaya Wijaya. Dalam operasi kali ini Angkatan Laut Mandala di bawah pinpinan Kolonel Soedomo membentuk Angkatan Tugas Amphibi 17 yang terdiri atas 7 gugus tugas, sedangkan Angkatan Udara membentuk 6 kesatuan tempur baru.

    eberhasilan TRIKORA adalah berkat kerjasama antara perjuangan militer dan deplomasi. Pihak Belanda bersedia menerima baik usul-usul Rencana Bunker setelah pasukan ABRI berhasil melakukan infiltrasi dari laut dan udara dalam taraf pertama operasi. Dugaan Belanda meleset karena penerbang-penerbang RI cukup mahir dan berani menembus tabir radar pihak Belanda di tengah malam buta. Bahkan pasukan RI, payung RI tidak hanya diterjunkan di malam hari gelap, di hutan lebat, dan daerah rawa-rawa, melaikan juga mampu melawan keganasan alam dengan semangat tempur yang tinggi. Akhirnya kota Teminabuan dapat direbut oleh pasukan RI, sehingga Belanda menyadari perlawanan mereka sia-sia dan mau menandatangani Persetujuan New York.

KAMI ORANG PAPUA TIDAK PERLUH MEMBAHAS TENTANG SEJARAH KEMERDEKAAN INDONESIA/NKRI DAN RI, KAMI BUKAN ORANG INDONESIA.
RAKYAT PAPUA BARAT DIBAHAS TENTANG SEJARAH PAPUA BARAT

Jika kami orang papua asli lebih khususnya rakyat papua barat kami perluh mengerti, memahami dan indeologi yaitu:
1. Apakah saya dengan orang NKRI sama kulit atau tidak.....???
2. Apakah saya dengan orang NKRI sama rambut atau tidak....???
3. Apakah saya dengan orang NKRI sama budaya atau tidak.....???
4. Apakah saya dengan orang NKRI sama ras atau tidak.....???
5. Apakah saya dengan orang NKRI sama fisik mental atau tidak....???
6. Apakah saya dengan orang NKRI sama karakter atau tidak.....???
7. Apakah saya dengan orang NKRI sama suku atau tidak.....???
8. Apakah saya dengan orang NKRI sama logat bahasa atau tidak....???
9. Apakah saya dengan orang NKRI sama nyambung atau tidak.....???
10. Apakah saya dengan orang NKRI cocok atau tidak....???

           MENGAPA RAKYAT PAPUA INGIN BERPISAH DARI NIRI

        MENGAPA RAKYAT PAPUA BERPISAH DARI NKRI...?
Semua orang Indonesia yang cinta Papua boleh-boleh saja tidak rela, apabila pulau di ujung Timur Nusantara itu lepas dari NKRI. Masyarakat Papua sendiri, belum tentu semuanya ingin lepas dari NKRI. Akan tetapi salah satu persoalan yang cukup mendasar adalah bagi rakyat Papua keinginan memisahkan diri itu dianggap sebagai pilihan yang jauh lebih baik. Penyebabnya menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selama 50 tahun terakhir ini, tidak membuat kehidupan masyarakat Papua di pulau nan kaya itu, lebih baik dan sejahtera. Marginalisasi terhadap Papua dan masyarakatnya jauh lebih menonjol dibanding usaha-usaha memperbaikan kehidupan lebih sejahtera.
 Gejolak-gejolak yang muncul di Papua belakangan ini, coba ditangani oleh Unit Kerja Khusus yang dibentuk Presiden SBY. Unit kerja itu dikepalai oleh Bambang Darsono, seorang jenderal TNI AD berpengalaman di bidang teritorial dan juga merupakan salah seorang jenderal yang dipercaya SBY. Tapi Darsono pun tampaknya tidak bisa berbuat maksimal. Darsono memiliki keterbatasan. Entah keterbatasan dana operasi, staf pendukung atau bahkan mungkin kewenangan. Kehidupan masyarakat Papua terutama yang berada di daerah yang hanya bisa dijangkau dengan pesawat terbang atau jalan kaki, tak ubahnya dengan kehidupan di jaman primitif.
 Ironisnya kehidupan yang serba minim ini, tak pernah terpikirkan oleh para pengambil keputusan di Jakarta apalagi dihayati. Semakin jauh letak daerah yang memiliki permasalahan - dengan Jakarta sebagai pusat pengambilan semua keputusan terpenting, semakin jauh kepedulian para birokrat itu. Apalagi masih banyak birokrat yang berpikir untuk kepentingan diri sendiri termasuk mereka senang melakukan korupsi atas uang rakyat.
Jika orang indonesia lebih khusus penjabat Negara NKRI tidak pernah bahas pelangaran HAM Hak Asasi Manusia, seperti ACHE dan PAPUA BARAT, banyak korban dari TNI dan POLRI, 

PAPUA MERDEKA

Perdagangan luar negeri

Sumber kekayaan negara bisa didapat dari perdagangan luar negeri. Negara yang makmur adalah negara yang mampu memproduksi lebih banyak dari yang dibutuhkan, sehingga kelebihan hasil produksi tersebut diekspor, dan pada akhirnya akan menambah kemakmuran di negara tersebut. 

Ahli ekonomi Ibnu Khaldun mengatakan bahwa melalui perdagangan luar negeri, kepuasan masyarakat, keuntungan pedagang dan kekayaan negara semuanya meningkat. Dan barang-barang dagangan menjadi lebih bernilai ketika para pedagang membawanya dari suatu negara ke negara lain. Perdagangan luar negeri ini dapat menyumbang  secara positif kepada tingkat pendapatan negara lain.

Kekayaan suatu negara tidak ditentukan oleh banyaknya uang yang beredar di negara tersebut, tetapi oleh tingkat produksi. Pada zaman dulu di nusantara ini juga dalam sejarahnya pernah muncul negara-negara kerajaan eksportir. Produksi beras di Majapahit dan Demak mampu menghidupi negara-negara Asia Tenggara. Kerajaan Ternate-Tidore di Maluku bisa mengekspor cengkeh sedangkan kerajaan Sunda terkenal akan ekspor ladanya.

Kini, setelah merdeka, bangsa Indonesia menjadi bangsa importir. Tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri, apalagi menyumbangkan sesuatu kepada dunia. Kini banyak barang yang harus diimpor bahkan untuk sesuatu yang harusnya bisa diproduksi bangsa Indonesia sendiri.


SDM

Kekuatan ekonomi Indonesia bisa berasal dari struktur demografi penduduknya. Indonesia sejatinya memiliki potensi modal sosial (social capital) dan pasar domestik yang luar biasa besar.  Indonesia dikaruniai Allah SWT modal dasar  berupa 247 juta jiwa penduduk (terbesar keempat di dunia) dengan kualitas dasar yang sebenarnya bagus, berarti merupakan human capital dan potensi pasar domestik yang sangat besar.  Saat ini, Indonesia mulai menikmati bonus dari jumlah penduduk yang banyak, karena jumlah angkatan produktif jauh lebih besar dan mulai berjalan.

Kontribusi tenaga kerja sebagai alat membangun kekayaan suatu bangsa, menyatakan usaha tenaga kerja, peningkatan dalam produktivitas, dan pertukaran produk dalam pasar besar menjadi pertimbangan yang utama di balik suatu kemakmuran dan kekayaan negeri.

Jepang, meskipun sumber daya alamnya terbatas, tetapi makmur berkat sumber daya manusianya. Begitu juga dengan Singapura. Tingginya pendapatan perkapita penduduk Singapura tidak lain karena kemajuan pengembangan SDM-nya  yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Bukan karena kekayaan SDA-nya. Untuk wewujudkan kemakmuran rakyat dan mengembalikan perekonomian Indonesia seharusnya Indonesia membuka banyak lapangan pekerjaan dan memanfaatkan kelebihan SDM itu sebagai modal kemajuan bangsa. Sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas merupakan modal dasar untuk mencapai kemakmuran di masa depan.


Pajak yang tidak berlebihan

Hasil pajak meningkat bisa didapat karena kemakmuran bisnis dengan pajak yang tidak berlebihan.  Tingkat pajak rendah bisa menyebabkan banyaknya tumbuh usaha dibandingkan dengan negara dengan pajak tinggi.

Disamping pajak rendah juga perlu diatur sistem peraturan pajak yang sederhana dan tidak rumit. Sistem pembayaran pajak di Indonesia sangat rumit, sehingga perlu disederhanakan agar tidak menghambat iklim investasi. Peyebab para calon entrepreneur tidak memulai berbisnis ialah adanya kendala aturan dan birokrasi yang terlalu banyak dan rumit serta pajak usaha yang tinggi. Membayar pajak bagi orang awam sepertinya tidaklah mudah dipahami. Membayar dan melaporkan pajak terlalu rumit . Terlebih lagi, rakyat sangat sibuk dengan kegiatan bisnisnya. Hampir tak ada waktu tersisa untuk memikirkan pajak.

Faktor terpenting untuk prospek usaha adalah meringankan seringan mungkin beban pajak bagi pengusaha untuk menggairahkan kegiatan bisnis dengan menjamin keuntungan yang lebih besar (setelah pajak). Pajak dan bea cukai yang ringan akan membuat rakyat memiliki dorongan untuk lebih aktif berusaha sehingga bisnis akan mengalami kemajuan. Jika iklim kewirausahaan di Indonesia baik, jumlah pengusaha pasti bertambah, kehadiran pengusaha ini sendiri akan menciptakan nilai tambah seperti terbukanya lapangan pekerjaan. Seorang wirausahawan mampu membuka dan menciptakan lapangan kerja sendiri dan juga bagi orang lain. Dengan banyaknya wirausahawan yang menciptakan lapangan kerja, maka otomatis jumlah pengangguran akan berkurang. Dengan begitu pendapatan masyarakat juga akan meningkat. Efeknya, akan banyak bermunculan kelas menengah baru. Disamping itu Kalau negara ini dengan pajak rendah bisa dibayangkan betapa banyaknya orang melakukan  investasi di negeri ini baik dari warga sendiri maupun dari investor asing. Tingkat pajak rendah akan menyebabkan banyak perusahaan membuka operasi di negara ini sehingga bisa membuat negara ini menjadi kaya.


Membangun Birokrasi yang Ideal

Persoalan yang menghambat laju pertumbuhan usaha, seperti rumitnya birokrasi dan kepastian hukum yang tegas dan aturan yang jelas.  Masalah birokrasi perizinan di Indonesia sangat jauh dari efisien.

Pelayanan publik di Indonesia masih tidak efisien dan buruk. Banyak sekali meja yang harus dilewati dalam mengurus administrasi serta membutuhkan waktu yang cukup lama dan bertele-tele.

Birokrasi di Indonesia secara organisasi terlalu gemuk sehingga menimbulkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) dalam mengurus perizinan tertentu. Meski sudah dicanangkan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), masih banyak pihak yang mengeluhkan mengenai perizinan lantaran birokrasi yang terlalu panjang.


Jangan terlalu banyak peraturan atau regulasi

Upaya yang bisa dilakukan pemerintah antara lain mengatur perundangan dan mengatasi tumpang tindih perizinan. Harus dilakukan Pemangkasan perizinan dan penyederhanaan undang-undang.

Saat ini Indonesia sudah memiliki terlalu banyak peraturan terutama mengenai pengembangan usaha. Harusnya mulai di-Stop membuat aturan yang tidak perlu. Cukup harmonisasikan dan selaraskan dengan yang ada. Terlalu banyak peraturan justru bisa menghambat pertumbuhan usaha.  Perizinan usaha pun masih menjadi masalah yang kerap dihadapi. Peraturan harus sederhana dan tidak rumit.

Saat ini di Indonesia, pemda terlalu banyak membuat aturan perda begitu juga dengan kementerian yang menerbitkan berbagai Peraturan Menteri (Permen).

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mencatat hingga saat ini ada sekitar 2.000 perda yang berpotensi bermasalah. Bahkan, ada beberapa Perda yang harusnya batal demi hukum tetapi tetap dilaksanakan di daerah. Keberadaan Perda tersebut seringkali menghambat pembangunan ekonomi di daerah bersangkutan.

Selain itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, hal baru belakangan ini yang membuat salah satu faktor ekonomi nasional melambat adalah egoisme kementerian dalam menerbitkan berbagai Peraturan Menteri (Permen) yang banyak bertentangan dan menyusahkan dunia usaha.

Begitu juga dengan DPR yang juga sering membuat Undang-undang. Aturan-aturan sektoral yang sering kali tumpang-tindih menjadi salah satu faktor munculnya konflik. Saat ini banyak produk legislasi berupa peraturan perundang-undangan yang menimbulkan masalah karena tumpang tindih.

Fotoh yang diatas ini orang asli manah , orang-orang ini punya alam yang terkaya di dunia tetapi sedang miskin, pemerintah indonesia harus perhatikan ini, negara diluar indonesia katakan bahwa  indonesia paling terkaya tetapi ini yang terbukti dan nyata,

PUJI TUHAN MEMBANTU KAMI PAPUA MERDEKA..YIGIBALOM
BAPA KAMI
Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namaMu.
Datanglah kerajaanMu.
Jadilah kehendakMu di atas bumi seperti di dalam surga.
Berilah kami rezeki pada hari hari ini.
Dan ampunilah kesalahan kami,
seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan,
Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin

Papua Sudah Bersatu: Apa Berikutnya?

Ini pertanyaan yang diajukan oleh semua yang bercita-cita dan mendukung perjuangan Papua Merdeka. Selama ini kami selalu dibuat kecewa dan dikendorkan semangat oleh fakta faksionaliasi di antara organisasi yang memperjuangkan satu aspirasi bernama: Papua Merdeka.
Faksionalisasi sebenarnya tidak menyebabkan pertentangangan dan cekcok di antara faksi, tetapi membuat energi, waktu dan sumberdaya yang tersalur melakui masing-masing faksi menjadi tersebar dan tidak terarah secara baik sehingga bangsa Papua dan bahkan para pejuang sendiri sulit membayangkan hasil kerja dan tindak-lanjut dari perjuangan yang sedang diperjuangkan.
Kini persoalan faksionalisasi sudah mati. Dengan pendirian ULMWP di Vanuatu pada Desember 2014 maka tidak ada satupun orang Papua yang bisa mengkleim diri sebagai satu-satunya dan menyalahkan yang lain sebagai organisasi atau tokoh palsu atau bayaran. Kita semua sudah sehati, sejiwa, senasib, sepenanggunggan, se-tujuan, sekata.
Buahnya sangat jelas: dukungan dari seluruh masyarakat dan negara-negara Melanesia sudah mengalir tak terbendung. Dukungan dari Arfika tidak dapat dibendung juga. Mengalir semuanya sesuai hukum alam: Di mana ada pelanggaran HAM, di situ akan disoroti oleh manusia beradab di seluruh dunia; di mana ada penipuan, pasti ketahuan boroknya dan akan diperbaiki oleh kebenaran.
Setelah dukungan tunggal dari Negara Republik Vanuatu dan rakyat Vanuatu, kini rakyat Fiji sudah menyatakan dukungan terbuka, disponsori oleh gereja-gereja. Dukungan dari rakyat Solomon Islands juga sudah jelas. Apalagi yang kurang, dukungan dari orang Papua sendiri, yaitu dari Papua New Guinea, baik pemerintah dan rakyat serta gereja dan LSM sudah jelas sudah tidak dapat dibendung lagi.
Dukungan yang sudah membanjir ini tentu saja tidak dapat dibendung atau dialihkan oleh siapapun, karena dukungan ini bukan berasal dari emosi rasialisme atau fasisme, tetapi ditimbulkan oleh belas-kasihan manusia yang satu terhadap manusia yang tertindas dan teraniaya, manusia yang saban hari menerima nasib maut di moncong senjata penjajah.
Lalu pertanyaan selanjutnya ialah: Apa yang harus dilakukan selanjutnya?
Papua Merdeka News mengusulkan kepada segenap organ perjuangan kemerdekaan West Papua hal-hal berikut:
Pertama, para tokoh kemerdekaan West Papua dan organ-organ yang terlibat dalam ULMWP selalu berkoordinasi, berkonsultasi dan saling mendukung, baik secara pribadi, organisasi, dalam urusan pribadi, organisasi; dalam bentuk doa, dukungan moral ataupun dukunga finansial. “Komunikasi” di antara semua pihak “setiap hari” menjadi kunci pada saat ini dalam kondisi ini, demi mempertahankan spirit dan kesatuan dan keutuhan yang telah terbangun, sehingga tidak dirusak/ dikoyak oleh lawan.
Kedua, organ perjuangan Papua Merdeka agar terus melakukan sosialisasi perjuangan Papua Merdeka dan menggalang dukungan sumberdaya dari seluruh orang Papua: baik pejabat, petani, siswa/ mahasiswa, penganggur, Merah-Putih, Bintang-Kejora, Otsus-Merdeka, semuanya memberikan sumbangan menurut kemauan, kelebihan/kekurangan dan menurut kerelaan dan tanggungjawab.
Ketiga, Membentuk sebuah wadah bernama “West Papua Trust Fund”, yang dikelola oleh sebuah badan bernama Pundi Revolusi West Papua sehingga wadah ini memobilisasi, menganggarkan, mengorganisir, mempertanggungjawabkan dan mengatur pemanfaatan dana perjuangan Papua Merdeka.
Keempat, agenda perjuangan dipersatukan. Sudah jelas, agenda perjuangan Papua Merdeka sudah disatukan secara otomatis pada saat ULWP dibentuk. Akan tetapi ULWP sebagai sebuah organisasi perlu pertama-tama (1) membuka kantor sekretariat; kemudian kantor dimaksud diisi oleh para pekerja/ fungsionaris; dan selanjutnya mengorganisir semua kampanye Papua Merdeka secara terpusat. (2) Setelah ada kantor, maka mengatur kantor-kantor diplomasi untuk melobi negara-negara di seluruh dunia mendukung Papua Merdeka serta (3) menyusun rencana perjuangan jangka pendek, jangka panjang dan jangka menengah.
Semua orang tahu, bahwa perjuangan Papua Merdeka selalu bersifat faksional dan panas-panas tahi ayam. Kini salah satu sifat sudah dimatikan. Kini tunggu kita matikan sifat yang lain, “panas-panas tahi ayam” dengan empat saran di atas.
Semoga bermanfaat.

PAPUA HARGA MATI HARUS KELUAR DARI NKRI.. PAPUA MERDEKA