Apabila telah dilakukan pemeriksaan sesuai proses dalam hukum acara

pidana maka hasil persidangan atau Putusan Hakim terdiri dari 3 (tiga) jenis Put

usan

(Pasal 189 jo Pasal 190 UU 31 tahun 1997) sebagai berikut :

1.

Terbukti melakukan tindak pidana, terhadap Terdakwa dijatuhi pidana.

2.

Tidak terbukti melakukan tindak pidana, terhadap Terdakwa dibebaskan dari

dakwaan.

3.

Terbukti melakukan perbuatan tetapi bu

kan tindak pidana, terhadap

Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum.

Atas Putusan Pengadilan Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti

melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka selain dijatuhi pidana penjara (

pidana pokok) juga Putusan Hakim dapat

sekaligus menjatuhkan pidana tambahan

berupa pemecatan dari dinas militer apabila dinilai prajurit TNI yang bersangkutan

tidak dapat dipertahankan lagi (Pasal 6 a dan 6 KUHPM).

Sesuai prosedur dan ketentuan Undang

-

undang ada 3 (tiga) jenis jalur

pemecatan

bagi prajurit TNI adalah sebagai berikut :

1.

Saluran Hukum Disiplin Militer

Prajurit TNI yang telah berulang kali melakukan pelanggaran disiplin dan

tidak lagi menghiraukan adanya disiplin yang wajib ditaati di Kesatuan, walau

Kesatuan telah berupaya unt

uk membinanya, namun tetap juga mengulangi

perbuatannya dan telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dalam

pangkat yang sama, dan menurut pejabat yang berwenang prajurit yang

bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam d

inas keprajuritan

maka terhadap prajurit TNI tersebut dapat dipecat dari dinas TNI (Pasal 35 UU

Nomor 26 tahun 1997) tentang hukum disiplin prajurit ABRI dan Peraturan

Pemerintah Nomor 39 tahun 2010 Pasal 53 ayat (2) sub g.

2.

Saluran Hukum Pidana Sidang Pen

gadilan Militer.

Berdasarkan fakta

-

fakta hukum dipersidangan dan Majelis Hakim

berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, maka terhadap

Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara dan atas pertimbangan

Hakim, prajurit TNI yang

bersangkutan dinilai tidak layak lagi untuk dipertahankan

sebagai anggota TNI, maka selain penjatuhan pidana pokok tersebut, maka dapat

juga disertai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer aktif atau

pemecatan prajurit TNI dan selanjutnya dipr

oses secara administrasi apabila telah

memperoleh kekuatan hukum tetap (BHT). Pemecatan prajurit TNI dari dinas aktif

(diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan) karena dijatuhi pidana

tambahan dipecat dari dinas militer sesuai Pasal 53 aya

t (1) sub a Peraturan

Pemerintah Nomor 39 tahun 2010.

3.

Saluran Hukum Administrasi

Kewenangan penjatuhan Hukum Administrasi adalah ada pada pejabat yang

ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2010, sehingga apabila

penjatuhan pidana oleh Penga

dilan Militer terhadap prajurit TNI tidak disertai pidana